WH Dilaporkan, Atut Diselidiki

SERANG - Kegiatan halalbihalal Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Walikota Ta­ngerang Wahidin Halim (WH) pada Rabu (7/9) lalu dinilai berbau kampanye. Kedua ke­­pala daerah yang menjadi calon gubernur itu diduga menggiring suara dari kalangan pe­gawai negeri sipil (PNS). Atut halalbihalal ber­sama PNS Pemprov Banten di areal Masjid Raya Albantani, Kota Serang. Sementara WH di Masjid Raya Al A’zhom, Kota Tangerang, halalbihalal bersama guru.
Dugaan kampanye WH dilaporkan Lumbung In­­f­ormasi Rakyat (Lira) Kota Tangerang kepada Pan­­­waslukada Kota Tangerang yang di­tem­bus­kan ke Panwaslukada Banten, Jumat (9/9). Se­mentara dugaan kampanye Atut se­dang di­se­lidiki Panwaslukada Banten ber­dasarkan pem­­­beritaan media massa di Banten pa­da Kamis (8/9).
Rombongan Lira Kota Tangerang ke Kantor Pan­waslukada Banten di Ciceri, Kota Serang, sekira pukul 15.30 WIB. Mereka yaitu Walikota Lira Kota Tangerang Yuhendi Alamsyah, Wakil Walikota Lira Kota Tangerang Dani Sa’miun, dan Sekda Lira Kota Tangerang Asep Yuliarto. Mereka diterima Koordinator Di­visi Humas Panwaslukada Banten Sabihis.
Me­nurut Yuhendi, saat halalbihalal ter­ung­kap bahwa WH meminta dukungan PNS yang hadir. “WH juga membagi-bagikan roti ber­gambar WH kepada ribuan guru yang hadir,” katanya.
Meski melaporkan WH ke Panwaslukada, Lira membantah menjadi bagian tim pen­du­­­kung dari pasangan calon yang lain.
“Kami netral. Sebelumnya kami pernah melaporkan ke­giatan Atut saat Ramadan yang berbau kam­panye, dan juga Jazuli Ju­waini melalui kegiatan ceramah,” tegasnya.
Terkait kegiatan halalbihalal yang dilakukan Atut, Yuhendi berkilah bahwa pihaknya tidak me­ngawasi di Kota Serang. “Mung­kin, silakan kawan-kawan Lira di Kota Serang melaporkan Atut, jika memang diduga me­laku­kan kampanye,” tandasnya.
Koordinator Divisi Pelanggaran dan Hukum Panwaslukada Ban­ten Haer Bustomi men­je­laskan, halalbihalal yang diduga terdapat unsur kampanye juga dilakukan Atut, yang terungkap me­lalui pem­beritaan media massa. Pada acara itu, pen­ce­ramah dan Sekda Banten Mu­hadi, secara tersirat meminta PNS mendukung Atut. “Prin­sip­nya pemberitaan media massa bisa menjadi bukti awal, tapi kita menunggu ke­mung­kinan ada yang melaporkan,” ujarnya.
Menurutnya, dugaan pelang­ga­ran kampanye sekecil apa pun yang diduga mengun­tung­kan pasangan calon yang di­ter­bitkan media massa, bisa men­jadi bukti awal. “Meski de­mikian, karena tidak ada yang me­laporkan, Panwaslukada ha­rus melakukan penelitian dan investigasi yang mendalam,” jelasnya.
Koordinator Divisi Pengaduan dan Humas Panwaslukada Ban­ten Sabihis mengatakan, Lira ha­nya menembuskan laporan yang telah disampaikan ke Pan­waslukada Kota Tangerang ter­kait dugaan kampanye yang di­la­kukan WH. “Meskipun kasus ini me­ru­pakan ranah Panwas­lu­­kada Kota Tangerang, tetapi Pan­­waslukada Banten siap me­nga­wal hingga tuntas,” kata Sabihis.

Terima Enam Laporan
Pada bagian lain, Pan­was­lu­kada Kota Tangerang, hingga awal September ini, telah me­ne­­rima enam laporan dugaan pe­langgaran yang dilakukan calon gubernur/wakil gubernur. Ter­baru adalah laporan yang di­sampaikan Lira Kota Ta­nge­rang terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan WH karena ber­kampanye di rumah ibadah dan berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan, dengan meli­batkan PNS dan membagi-ba­gikan roti bergambar dirinya.
Ketua Panwaslu Kota Ta­nge­rang Wahyul Furqon me­nga­takan, hingga saat ini Panwaslu telah menerima enam laporan du­gaan pelanggaran yang di­la­kukan pasangan calon gu­ber­nur/wakil gubernur. Pertama yaitu kasus yang melibatkan salah satu anggota KPU Kota Ta­ngerang, Suyitno Adang, yang dilaporkan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilukada Banten (Ampibi). Kedua, kasus dugaan ke­terlibatan Direktur Utama PDAM Tirta Benteng, Marju Kodri, yang diduga menjadi tim sukses WH yang dilaporkan Reclas­seering Indonesia, namun karena belum ada penetapan ca­lon kasus tersebut dihentikan. Ke­tiga, kasus dugaan keter­li­ba­tan empat Kepala Dinas Kota Ta­ngerang dalam kampanye WH yang dilaporkan Gerakan Madani Masyarakat (Gemma). Ke­empat, kasus pembagian jad­wal imsakiyah yang dilakukan Lu­rah Pedurenan dan Ketua PPS Kelurahan Puderanan, dan kelima, kasus dugaan pelang­garan pemasangan baliho di sa­lah satu balai warga di kom­pleks P dan K yang dilaporkan PKS. “Semua laporan itu telah ka­mi proses, dan yang terkahir ter­kait laporan Lira ini, akan se­gera kami tindak lanjuti,” ujar­nya, Jumat (9/9).
Sementara itu, Walikota Lira Kota Tangerang Yuhendi Alam­syah mengatakan, WH diduga telah melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU Banten. Hal itu melanggar UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 269, dengan sanksi pen­jara 3 hingga 12 bulan dan den­da Rp 3 hingga Rp 12 juta. Di­­tambahkan, kampanye meng­gu­nakan tempat ibadah me­langgar UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 270 dengan sanksi penjara 6 hingga 24 bulan, dan denda Rp 6 hingga Rp 24 juta. “Melibatkan PNS jelas-jelas dilarang. Hal itu melanggar UU Pe­milu Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 273, dan UU Nomor 32 Ta­hun 2004 Pasal 79, dengan sanksi penjara 3 hingga 12 bulan dan denda Rp 3 hingga 12 juta,” te­rangnya.
Lira meminta Panwaslukada dan KPU Kota Tangerang ber­tindak, serta melakukan pe­ngu­sutan dan memproses ke­ja­dian ter­sebut sesuai dengan per­aturan per­undang-undangan yang ber­laku. “Kami memiliki buk­ti re­kaman video dan foto-foto yang dilakukan WH saat kam­panye di rumah ibadah,” tegasnya.
Ditambahkan Yuhendi, per­nyataan WH di hadapan para guru jelas mengandung unsur-unsur kampanye. Sebab, di da­­lamnya ada ajakan dan im­bauan yang mengarah untuk men­dukung dan memilihnya pada 22 Oktober 2011 men­da­tang. “Kegiatan itu benar-benar telah menyalahi aturan Pilgub. Untuk itu kami meminta Pan­was­lukada dan KPU Kota Ta­nge­rang menindaklanjuti la­poran kami segera,” ungkapnya.
Menanggapi laporan Lira ter­sebut, juru bicara tim sukses WH Jazuli Abdillah membantah pem­bagian roti bergambar WH itu merupakan kegiatan kam­panye terselubung atau mencuri start. Me­nurutnya, saat itu WH meng­hadiri undangan acara halal­bihalal dari PGRI dan tidak secara khusus memberikan roti ber­gam­bar WH. “Roti bergambar WH itu ada atau tidak ada pil­kada tetap diproduksi, dan ke­betulan saja salah satu pemilik pab­riknya masih merupakan ke­luarga Pak WH. Selain itu, pe­me­sanan roti itu dilakukan oleh panitia acara (PGRI-red) bukan oleh kami (tim sukses WH-red),” ujar Jazuli ketika dihubungi Radar Banten melalui telepon seluler, Jumat (9/9).
Tim sukses WH, saat ini masih me­nunggu proses lebih lanjut atas hal tersebut dan bersedia untuk dimintai keterangan. “Kita tunggu saja proses itu ber­jalan, dan kami siap mem­be­rikan keterangan jika di­per­lukan,” tandasnya. (run-mg-14/man/ndu)
(run/yes/ndu)

Sumber : http://radarbanten.com/