Perbup Ahmadiyah Belum Diterbitkan

SERANG – Sudah dua pekan lalu ratusan ulama dan organisasi massa (ormas) Islam meminta Bupati Ahmad Taufik Nuriman untuk mener­bitkan Peraturan Bupati (Perbub) ten­tang Larangan Aktivitas Jamaah Ah­madiyah di Kabupaten Serang, namun hingga kini perbup itu belum diterbitkan.

Bupati mengaku sudah meme­rintahkan jajarannya untuk menyusun draf perbup tersebut. “Saya sudah perintahkan Sekda, barangkali sudah ada di Bagian Hukum,” kata Bupati, Selasa (8/3).
Kepala Bagian Hukum Setda Pem­kab Serang Syamsuddin mengatakan bahwa pihaknya masih mengum­pulkan referensi sebagai bahan penyusunan draf perbup tersebut. ”Kita sedang kumpulkan data-datanya seperti perbup yang sama yang sudah keluar di Kabupaten Pandeglang, Lebak, kemudian Provinsi Jawa Barat,” ujar Syamsuddin, Rabu (9/3).
Secara prinsip, lajut Saymsiddin, sebenarnya kabupaten/kota di Banten sudah tidak perlu menerbitkan peraturan lagi terkait pelarangan aktivitas jamaah Ahmadiyah. Alasan­nya, kata dia, Gubernur Ratu Atut Cho­siyah juga sebelumnya telah me­­ngeluarkan pergub mengenai hal yang sama. “Aturan di provinsi itu kan otomatis berlaku di kabu­paten/kota,” katanya.
Meski demikian, sebagai daerah yang memiliki visi agamis, serta un­tuk memperkuat perlindungan ter­hadap keyakinan umat Islam, kata Syamsuddin, perbup masih te­tap diperlukan. “Ini sebagai bentuk per­hatian Pemkab Serang yang memiliki visi religius,” kata Syamsuddin.
Dalam perbup yang sedang diran­cang ini, kata Syamsuddin, sejumlah aktivitas jamaah Ahmadiyah yang akan dilarang di antaranya adalah pe­masangan papan nama organisasi, penyebaran buku dan dokumen lain, ser­ta aktivitas yang terkait dengan pe­nyebaran ajaran Ahmadiyah.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Serang Najib Hamas mendukung adanya perbup tersebut. Menurutnya, penerbitan perbup merupakan salah satu langkah tepat yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kondusivitas. “Kami mendesak Bupati segera menerbitkan perbup,” katanya. (mg-8/fau)

Sumber : http://radarbanten.com