JAKARTA-Kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Australia untuk membahas reformasi birokrasi yang korup disambut berita tidak mengenakkan bagi pemerintah Indonesia.
Dua koran berpengaruh di Australia, harian The Age dan Sydney Morning Herald, membuat headline tentang keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam melindungi pelaku korupsi, serta peran ‘first lady’ Ani Yudhoyono dalam mengeruk kekayaan.
Sumber laporan The Age dan Sydney Morning Herald adalah kawat diplomatik Kedutaan Besar AS di Jakarta yang dibocorkan Wikileaks. Tak tanggung-tanggung, dalam berita itu disebutkan bahwa korupsi yang diminta untuk ditutup itu melibatkan Taufik Kiemas, politisi PDI Perjuangan yang juga suami mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri.
The Age edisi Jumat (11/3), menurunkan berita utama berjudul Yudhoyono ‘abused power’ yang memuat bahwa pada bulan Desember 2004, Kedubes AS di Jakarta melaporkan bahwa satu dari sejumlah informan politik yang paling bernilai, yaitu penasehat Presiden, TB Silalahi, meminta Hendarman Supandji yang saat itu menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk mengumpulkan bukti korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas.
The Age menulis, tak berselang lama setelah terpilih menjadi Presiden menggantikan Megawati, SBY mengintervensi kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas. Figur penting di PDI Perjuangan yang kini menjadi Ketua MPR RI itu dilaporkan telah menggunakan kekuatannya untuk mengontrol PDIP yang menjadi partai peraih suara terbanyak pada Pemilu 1999, untuk menjadi makelar kasus. Diplomat AS menyebutnya sebagai “kasus korupsi yang melegenda di masa kekuasaan Megawati.”
Namun TB Silalahi yang dikenal sebagai orang dekat Istana memberi tahu Kedubes AS bahwa SBY secara pribadi meminta Hendarman agar tidak menjerat Taufik Kiemas. Karenanya, tak ada proses hukum terhadap Taufik Kiemas yang saat itu menjadi anggota DPR RI.
Dalam laporannya, The Age menyebut bocoran kawat diplomatik tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden SBY itu telah menusuk reputasinya sebagai politisi bersih dan tokoh pembaharu.
Bocoran lain juga mengungkap bahwa SBY menggunakan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memata-matai sekutu ataupun rival politik. Menurut tokoh intelijen senior Indonesia, SBY memerintahkan Kepala BIN, Syamsir Siregar agar memberi instruksi ke agen-agen BIN untuk memata-matai Yusril Ihza Mahendra saat melakukan kunjungan rahasia ke Singapura guna bertemu pengusaha China.
Lebih jauh kawat diplomatik itu juga membeber peran Jusuf Kalla yang dilaporkan mengeluarkan jutaan dolar AS untuk menyuap para politisi Golkar pada kongres partai dengan agenda Pemilihan Ketua Umum Golkar. Tujuannya, untuk mengontrol Golkar yang menjadi pemenang pemilu legislatif 2004.
Istri dan kerabat SBY pun turut disebut dalam bocoran itu sebagai pihak yang memperkaya diri sendiri melalui koneksi-koneksi politik. Ani Yudhoyono dan kerabatnya disebut menggunakan posisi sebagai first lady untuk mengeruk kekayaan dari posisi politik yang berpengaruh. Di awal 2006, diplomat AS dalam laporannya menyebut Kristiani Herawati mencari keuntungan pribadi dengan menjadi makelar jabatan dan makelar proyek.
Sejumlah kontak diplomat AS juga menyebut kerabat Ani Yudhoyono mulai membangun perusahaan untuk mengomersilkan pengaruh politiknya. Ani Yudhoyono digambarkan oleh diplomat AS sebagai orang di belakang layar yang berpengaruh dan sebagai “a cabinet of one” sekaligus penasehat Presiden yang tak bisa dibantah.
Sekalipun SBY menang besar di Pilpres 2009, diplomat AS juga dengan cepat menyimpulkan bahwa SBY mulai rapuh. Karena kemenangan yang kontroversial pada Pilpres 2009 dan seiring menurunnya popularitas, diplomat AS menilai SBY mulai lumpuh.
Di akhir laporannya, The Age menulis, SBY yang tak mau berisiko dengan sekutu di parlemen, media, birokrasi dan maupun civil society telah menghambat proses reformasi.
Demokrat Meradang
Pemberitaan itu dinilai tidak akurat. DPP Partai Demokrat menganggap kejanggalan dalam berita tersebut.
Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Andi Nurpati dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (11/3), menyatakan, secara subtansi banyak ketidakakuratan pemberitaan tersebut. Misalnya tentang intervensi kasus hukum yang dianggap terjadi pada Taufik Kiemas.
Andi menyebutkan, dalam pemberitaan disebut Hendarman sudah menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada 2004. “Padahal Pak Hendarman baru diangkat jadi Jampidsus pada 2 Mei 2005,” ujar Andi.
Mantan anggota KPU itu menambahkan, pemberitaan di Australia, khususnya media yang tergabung dalam grup Fairfax, semata-mata hanya gosip murahan. “Yang sama sekali tidak mengandung fakta,” tandas Andi yang dalam kesempatan itu didampingi Ketua Kajian Strategis DPP Partai Demokrat Ulil Abshar dan Ketua Bidang Keuangan DPP PD, Ikhsan Modjo.
Ditambahkannya, kawat diplomatik yang bocor ke Wikileaks itu hanya hasil wawancara para pejabat Kedubes AS di Jakarta dengan sumber-sumber yang tidak jelas kredibilitasnya, yang kemudian ditulis ulang dan dilaporkan ke Washington. Demokrat meyakini, dalam memperoleh dan meneruskan informasi itu perwakilan AS di Indonesia tidak melakukan penyelidikan intelijen.
“Mereka hanya melaporkan isu-isu atas dasar perbincangan biasa yang sifatnya tidak mengikat dengan sumber-sumber mereka. Laporan itu hanya sekadar isu, opini, gosip belaka,” imbuhnya.
Khusus berita The Age , Andi menyebutnya sebagai perbincangan warung kopi yang tidak memiliki kebenaran sedikitpun. “Untuk isu domestik, kami yakin media nasional lebih memiliki otoritas dan kompetensi,” sambungnya.
Sementara disebutnya nama Taufik Kiemas sebagai pelaku korupsi dalam bocoran Wikileaks tak membuat PDI Perjuangan panas hati. Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menilai bocoran Wikileaks itu tak jelas ujung pangkalnya. “Apakah selalu bocoran data intelijen luar negeri harus ditanggapi serius?” ujar Tjahjo melalui layanan Blackberry Messenger.
Ketua Fraksi PDIP itu justru menyarankan masalah itu ditanyakan langsung ke Hendarman Supandji. “Saya kira Pak Hendarman Supandji masih ada. Ya beliaulah yang saya kira berhak memberikan klarifikasi,” ucapnya.
Lebih lanjut Tjahjo juga mengatakan, karena pemberitaan itu sudah menyangkut lembagaan negara dan kepresidenan, maka sebaiknya pemerintah meminta klarifikasi. Bukan tidak mungkin, imbuh anggota Komisi I DPR itu, pemberitaan itu sengaja ingin membuat keruh suasana. “Atau jangan-jangan untuk politik adu domba,” ulasnya.
Sedangkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menilai berita diharianThe Age dan Sidney Morning Herald yang mengangkat penyalahgunaan kekuasaan oleh SBY jelas bersifat sepihak. Marzuki menyebut sumber berita yang berasal dari bocoran Wikileaks tentang kawat diplomatik AS itu jelas rendah kredibilitasnya.
“Berita The Age bersifat sepihak, mengambil data dari wikileaks yang rendah kredibilitasnya,” ujar Marzuki melalui layanan pesan singkat kepada wartawan. Menurutnya, The Age tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diberitakan.
Mantan Sekjen Partai Demokrat itu menyebut pemberitaan tersebut tendensius. “Ada apa di balik kebijakan pemberitaan itu?” tulisnya. Ditegaskannya, jelas ada motif politik yang sistematis untuk menggoyahkan stabilitas politik Pemerintahan SBY. (jpnn/alt)
Sumber Berita :http://radarbanten.com
Dua koran berpengaruh di Australia, harian The Age dan Sydney Morning Herald, membuat headline tentang keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam melindungi pelaku korupsi, serta peran ‘first lady’ Ani Yudhoyono dalam mengeruk kekayaan.
Sumber laporan The Age dan Sydney Morning Herald adalah kawat diplomatik Kedutaan Besar AS di Jakarta yang dibocorkan Wikileaks. Tak tanggung-tanggung, dalam berita itu disebutkan bahwa korupsi yang diminta untuk ditutup itu melibatkan Taufik Kiemas, politisi PDI Perjuangan yang juga suami mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri.
The Age edisi Jumat (11/3), menurunkan berita utama berjudul Yudhoyono ‘abused power’ yang memuat bahwa pada bulan Desember 2004, Kedubes AS di Jakarta melaporkan bahwa satu dari sejumlah informan politik yang paling bernilai, yaitu penasehat Presiden, TB Silalahi, meminta Hendarman Supandji yang saat itu menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk mengumpulkan bukti korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas.
The Age menulis, tak berselang lama setelah terpilih menjadi Presiden menggantikan Megawati, SBY mengintervensi kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas. Figur penting di PDI Perjuangan yang kini menjadi Ketua MPR RI itu dilaporkan telah menggunakan kekuatannya untuk mengontrol PDIP yang menjadi partai peraih suara terbanyak pada Pemilu 1999, untuk menjadi makelar kasus. Diplomat AS menyebutnya sebagai “kasus korupsi yang melegenda di masa kekuasaan Megawati.”
Namun TB Silalahi yang dikenal sebagai orang dekat Istana memberi tahu Kedubes AS bahwa SBY secara pribadi meminta Hendarman agar tidak menjerat Taufik Kiemas. Karenanya, tak ada proses hukum terhadap Taufik Kiemas yang saat itu menjadi anggota DPR RI.
Dalam laporannya, The Age menyebut bocoran kawat diplomatik tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden SBY itu telah menusuk reputasinya sebagai politisi bersih dan tokoh pembaharu.
Bocoran lain juga mengungkap bahwa SBY menggunakan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memata-matai sekutu ataupun rival politik. Menurut tokoh intelijen senior Indonesia, SBY memerintahkan Kepala BIN, Syamsir Siregar agar memberi instruksi ke agen-agen BIN untuk memata-matai Yusril Ihza Mahendra saat melakukan kunjungan rahasia ke Singapura guna bertemu pengusaha China.
Lebih jauh kawat diplomatik itu juga membeber peran Jusuf Kalla yang dilaporkan mengeluarkan jutaan dolar AS untuk menyuap para politisi Golkar pada kongres partai dengan agenda Pemilihan Ketua Umum Golkar. Tujuannya, untuk mengontrol Golkar yang menjadi pemenang pemilu legislatif 2004.
Istri dan kerabat SBY pun turut disebut dalam bocoran itu sebagai pihak yang memperkaya diri sendiri melalui koneksi-koneksi politik. Ani Yudhoyono dan kerabatnya disebut menggunakan posisi sebagai first lady untuk mengeruk kekayaan dari posisi politik yang berpengaruh. Di awal 2006, diplomat AS dalam laporannya menyebut Kristiani Herawati mencari keuntungan pribadi dengan menjadi makelar jabatan dan makelar proyek.
Sejumlah kontak diplomat AS juga menyebut kerabat Ani Yudhoyono mulai membangun perusahaan untuk mengomersilkan pengaruh politiknya. Ani Yudhoyono digambarkan oleh diplomat AS sebagai orang di belakang layar yang berpengaruh dan sebagai “a cabinet of one” sekaligus penasehat Presiden yang tak bisa dibantah.
Sekalipun SBY menang besar di Pilpres 2009, diplomat AS juga dengan cepat menyimpulkan bahwa SBY mulai rapuh. Karena kemenangan yang kontroversial pada Pilpres 2009 dan seiring menurunnya popularitas, diplomat AS menilai SBY mulai lumpuh.
Di akhir laporannya, The Age menulis, SBY yang tak mau berisiko dengan sekutu di parlemen, media, birokrasi dan maupun civil society telah menghambat proses reformasi.
Demokrat Meradang
Pemberitaan itu dinilai tidak akurat. DPP Partai Demokrat menganggap kejanggalan dalam berita tersebut.
Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Andi Nurpati dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (11/3), menyatakan, secara subtansi banyak ketidakakuratan pemberitaan tersebut. Misalnya tentang intervensi kasus hukum yang dianggap terjadi pada Taufik Kiemas.
Andi menyebutkan, dalam pemberitaan disebut Hendarman sudah menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada 2004. “Padahal Pak Hendarman baru diangkat jadi Jampidsus pada 2 Mei 2005,” ujar Andi.
Mantan anggota KPU itu menambahkan, pemberitaan di Australia, khususnya media yang tergabung dalam grup Fairfax, semata-mata hanya gosip murahan. “Yang sama sekali tidak mengandung fakta,” tandas Andi yang dalam kesempatan itu didampingi Ketua Kajian Strategis DPP Partai Demokrat Ulil Abshar dan Ketua Bidang Keuangan DPP PD, Ikhsan Modjo.
Ditambahkannya, kawat diplomatik yang bocor ke Wikileaks itu hanya hasil wawancara para pejabat Kedubes AS di Jakarta dengan sumber-sumber yang tidak jelas kredibilitasnya, yang kemudian ditulis ulang dan dilaporkan ke Washington. Demokrat meyakini, dalam memperoleh dan meneruskan informasi itu perwakilan AS di Indonesia tidak melakukan penyelidikan intelijen.
“Mereka hanya melaporkan isu-isu atas dasar perbincangan biasa yang sifatnya tidak mengikat dengan sumber-sumber mereka. Laporan itu hanya sekadar isu, opini, gosip belaka,” imbuhnya.
Khusus berita The Age , Andi menyebutnya sebagai perbincangan warung kopi yang tidak memiliki kebenaran sedikitpun. “Untuk isu domestik, kami yakin media nasional lebih memiliki otoritas dan kompetensi,” sambungnya.
Sementara disebutnya nama Taufik Kiemas sebagai pelaku korupsi dalam bocoran Wikileaks tak membuat PDI Perjuangan panas hati. Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menilai bocoran Wikileaks itu tak jelas ujung pangkalnya. “Apakah selalu bocoran data intelijen luar negeri harus ditanggapi serius?” ujar Tjahjo melalui layanan Blackberry Messenger.
Ketua Fraksi PDIP itu justru menyarankan masalah itu ditanyakan langsung ke Hendarman Supandji. “Saya kira Pak Hendarman Supandji masih ada. Ya beliaulah yang saya kira berhak memberikan klarifikasi,” ucapnya.
Lebih lanjut Tjahjo juga mengatakan, karena pemberitaan itu sudah menyangkut lembagaan negara dan kepresidenan, maka sebaiknya pemerintah meminta klarifikasi. Bukan tidak mungkin, imbuh anggota Komisi I DPR itu, pemberitaan itu sengaja ingin membuat keruh suasana. “Atau jangan-jangan untuk politik adu domba,” ulasnya.
Sedangkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menilai berita diharianThe Age dan Sidney Morning Herald yang mengangkat penyalahgunaan kekuasaan oleh SBY jelas bersifat sepihak. Marzuki menyebut sumber berita yang berasal dari bocoran Wikileaks tentang kawat diplomatik AS itu jelas rendah kredibilitasnya.
“Berita The Age bersifat sepihak, mengambil data dari wikileaks yang rendah kredibilitasnya,” ujar Marzuki melalui layanan pesan singkat kepada wartawan. Menurutnya, The Age tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diberitakan.
Mantan Sekjen Partai Demokrat itu menyebut pemberitaan tersebut tendensius. “Ada apa di balik kebijakan pemberitaan itu?” tulisnya. Ditegaskannya, jelas ada motif politik yang sistematis untuk menggoyahkan stabilitas politik Pemerintahan SBY. (jpnn/alt)
Sumber Berita :http://radarbanten.com
Comments
Post a Comment
Terimakasih Anda Sudah Mengunjungi Dan Semoga Blog Ini Bermanfaat